Kamis, 25 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Herman Prayitno menyatakan, untuk sementara waktu pihaknya akan berupaya meredam suasana (cooling down) menyusul bentrok yang terjadi antara personel TNI AU dan masyarakat terkait sengketa lahan di kawasan Rumpin, Bogor, Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Herman dalam jumpa pers, Rabu (24/1), seusai mengikuti rapat pimpinan TNI di Markas Besar (Mabes) TNI di Cilangkap. Akan tetapi, Herman memastikan rencana Mabes TNI AU untuk membangun kawasan tersebut tetap akan dilanjutkan.
"Sekarang kami mau cooling down dululah. Nanti kalau masyarakat sedang diam ya, kami akan bekerja," ujar Herman.
Menurut Herman, berdasarkan dokumen yang dimiliki TNI AU, keberadaan lahan seluas 2.000 hektar di kawasan tersebut sudah masuk dan terdaftar dalam inventaris kekayaan negara (IKN), yang juga telah didaftarkan ke Departemen Pertahanan.
"Dari sejarah yang kami punya, tanah di sana berstatus IKN TNI AU. Rencananya kami memang ingin membangun fasilitas latihan untuk Paskhas TNI AU. Karena ada banyak pihak terlibat dalam masalah ini, seperti LAPAN dan pemerintah daerah di sana, kami berencana membicarakannya baik-baik dengan meminta Departemen Dalam Negeri memanggil Bupati Bogor," ujar Herman.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto meminta semua pihak bersikap proporsional dalam melihat peristiwa ini. Jika memang menginginkan TNI profesional dan terlatih, bagaimana bisa ketika institusinya berencana membangun sarana masyarakat malah menolak.
Menggugat lewat pengadilan
Warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Bogor, Rabu kemarin bertekad akan menuntut secara hukum TNI AU atas dugaan penyerobotan tanah mereka melalui pengadilan. Pemkab Bogor akan memfasilitasi tim pengacara untuk warga.
"Warga juga sudah menunjuk lima pengacara," kata Camat Rumpin Dace Supriadi yang turut dalam pertemuan warga yang membicarakan gugatan warga terhadap TNI AU. (DWA/RTS)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment